Prospek Lulusan

Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menyepakati Declaration of Principles on Open Government yang melahirkan Open Government Partnership (OGP), yang mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang- ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan. Keterlibatan Indonesia tidak terlepas dari telah diterbitkannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34 kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Rendahnya kuantitas PPID disebabkan karena masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik. Beberapa arah kebijakan KIP tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, sebagai berikut:

1. Pengembangan dan penerapan e-Government
2. Penerapan e-Arsip di tiap unit organisasi pemerintah
3. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi
4. Pengembangan sistem pelayanan publik (e-service) berbasis teknologi informasi
5. Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik
6. Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi

Pada tahun 2012, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). Program ini bertujuan memajukan perekonomian Indonesia dengan menggerakkan roda ekonomi sampai ke daerah-daerah terpencil. Pekerjaan MP3EI memerlukan tenaga kerja di bidang Komputer dan Informatika dalam jumlah banyak. Terutama dari kalangan insinyur atau lulusan pendidikan teknik, baik yang berasal dari institut maupun universitas. Dalam kurun 2011 hingga 2025 diperkirakan kebutuhan tenaga Komputer dan Informatika akan melonjak tajam dalam rangka memenuhi program pemerintah yang disebut MP3EI. Peningkatan Sumber Daya Manusia diperkirakan dalam program MP3EI dibutuhkan tenaga kerja:

1. Komputer :
   1. Tahun 2011 – 2015 = 9.181 orang
   2. Tahun 2015 – 2020 = 14.576 orang
   3. Tahun 2020 – 2025 = 22.373 orang
2. Informatika
   1. Tahun 2011 – 2015 = 4.590 orang
   2. Tahun 2015 – 2020 = 7.288 orang
   3. Tahun 2020 – 2025 = 11.186 orang

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga praktisi dan mendukung pencapaian target MP3EI itulah, Program Studi Sistem Informatika Universitas Alma Ata ingin berpartisipasi dalam memperbesar kapasitas produksi tenaga praktisi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di masa mendatang. Selain itu, Program Studi Sistem Informatika Universitas Alma Ata ingin juga memperkuat persiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global seperti AIC, APEC, WTO, AFTA, dan lainnya yang mensyaratkan manusia bersumberdaya mumpuni dalam bidang teknologi Informasi. Sumber daya manusia yang akan disiapkan oleh program studi Sistem Informasi Universitas Alma Ata antara lain: Information System Analyst, Information System Developer, Information System Consultant, Information System Auditor.